My Blog

 

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz mengancam bakal menyerbu Kota Rafah, Palestina saat bulan Ramadan jika para sandera yang ditahan Hamas tak dibebaskan.
“Saya mengatakan ini dengan sangat jelas. Hamas punya pilihan. Mereka bisa menyerah, membebaskan para sandera, dan dengan demikian, warga Gaza bisa merayakan hari raya suci Ramadan,” kata Gantz dalam sebuah konferensi di Yerusalem.

Tentara Israel berencana melancarkan serangan darat di Rafah, kota dengan lebih dari 1,4 juta penduduk yang mencari perlindungan dari perang.

Warga Palestina menuju Rafah untuk mencari perlindungan ketika Israel melancarkan agresi sejak 7 Oktober. Serangan Israel sejauh ini setidaknya telah menewaskan hampir 29 ribu orang dan menyebabkan kehancuran massal.

Gantz, mantan menteri pertahanan, mengatakan bahwa invasi ke Rafah akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan “mitra Amerika dan Mesir untuk meminimalkan korban sipil,” menurut surat kabar The Times of Israel.

“Dunia harus tahu, dan para pemimpin Hamas harus tahu – jika pada bulan Ramadhan para sandera kami tidak pulang, pertempuran akan diperluas ke daerah Rafah,” tambahnya, mengutip Anadolu, Senin (19/2).

Bulan suci Ramadan diperkirakan akan dimulai pada 10 Maret.

Hamas diyakini menyandera lebih dari 130 warga Israel menyusul serangan lintas perbatasannya, yang menurut Tel Aviv telah menewaskan hampir 1.200 orang.

Perang Israel di Gaza telah mendorong 85 persen populasi wilayah tersebut ke dalam pengungsian internal di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan yang akut, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara pada bulan Januari lalu memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

(tim/dmi)

 

Jakarta, CNN Indonesia — Hasil perolehan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Amin) di DKI Jakarta berbeda tipis dengan perolehan suara paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Minggu (18/2) pagi pukul 10.21 WIB, KPU terakhir kali mengunggah data hasil perolehan suara pemilu 2024 pada Sabtu (17/2) pada pukul 19.30 WIB.

Hasil real count Pemilu yang diumumkan KPU sudah mencapai 66,64 persen atau 20.503 dari 30.766 TPS di DKI Jakarta.

Dari jumlah itu, Amin meraup 40,92 persen atau 1.270.924 suara. Perolehan suara ini hampir menyalip paslon nomor urut 02 yang mendapat 1.276.158 atau 41,09 persen dari total suara yang telah terhitung di Sirekap.

Sementara itu paslon nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hanya mendapat suara 558.490 atau 17,98 persen di DKI Jakarta.

Jika dilihat dari secara nasional, Prabowo-Gibran menjadi paslon dengan perolehan suara tertinggi. Secara nasional, KPU baru mengumumkan 66,61 persen atau 548.354 TPS dari 823.236 TPS di seluruh Indonesia.

Dari situ, Prabowo-Gibran mendapat perolehan suara 49.747.461 atau 57,95 persen. Angka ini jauh dibanding dua paslon lainnya.

Di posisi kedua ada pasangan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pasangan AMIN, singkatan Anies-Muhaimin, mendapat sekitar 21 juta suara atau 24,48 persen.

Penghitungan suara oleh KPU sudah dilakukan sejak Rabu (14/2). KPU menghimpun data perolehan suara dari semua TPS di seluruh Indonesia lewat aplikasi Sirekap.

Meski begitu, sejak tiga hari lalu, terdapat sejumlah kejanggalan Sirekap Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lantaran ada perbedaan antara jumlah perolehan total suara partai dengan jumlah akumulasi suara yang didapatkan tiap-tiap caleg.

Hasil suara resmi yang akan ditetapkan oleh KPU adalah penghitungan suara manual yang dilakukan secara bertingkat dari kecamatan, Kabupaten/Kota hingga ke nasional.

(yla/pua)

 

Jakarta, CNN Indonesia — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menemukan 2.143 tempat pemungutan suara (TPS) yang terdapat pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.
“Ada 2.143 ya yang mencoblos lebih dari satu kali,” ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di kantornya, Jakarta, Jumat (16/2).

Selain itu, Bagja mengungkap temuan pihaknya mengenai orang yang menggunakan hak pilih, namun tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) di wilayah tersebut.

Hal itu, kata Bagja, dulu memang pernah diperbolehkan karena bertalian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) saat itu. Namun, ada ketentuan bahwa KTP elektroniknya termasuk pada wilayah pemilihan.

Bagja lantas menegaskan bahwa hal serupa sudah tidak lagi berlaku di Pemilu 2024.

Dia mengatakan kejadian- kejadian ini dapat menjadi kritik bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pihak pengawas pemilu untuk senantiasa mematuhi aturan yang berlaku.

“Ini kritik bagi teman-teman KPU ya dan bagi kita semua juga, bagi pengawas juga, agar yang menurut aturannya tidak boleh, tidak boleh,” kata dia.

Lebih lanjut, Bagja menyebut pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS di Cirebon, Jawa Barat.

“Sudah rekomendasinya. Ada pemilih yang di luar wilayah itu,” kata Bagja.

Bawaslu sebelumnya mengungkap sederet masalah yang terjadi dalam proses pemungutan suara hingga penghitungan suara pada Pemilu 2024.

Pada Kamis (15/2) lalu dalam konferensi pers di kantor Bawaslu, Bagja menyebut pihaknya menemukan 19 permasalahan dengan rincian 13 permasalahan pada pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara.

“Data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB,” kata Bagja pada Kamis lalu.

(pop/kid)

 

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat untuk tidak hanya teriak-teriak soal dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Jokowi menyarankan masyarakat yang tak puas dengan hasil pilpres untuk melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menekankan laporan pun harus disertai bukti.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti, bawa ke MK,” kata Jokowi setelah menghadiri IIMS di JI Expo, Jakarta, Kamis (15/2).

Lihat Juga :

Jokowi Mengaku Belum Nonton Dirty Vote
ad
ADVERTISEMENT

Jokowi meragukan ada kecurangan di TPS. Menurutnya, ada pengawasan berlapis dari berbagai elemen masyarakat di setiap TPS.

Dia berkata calon anggota legislatif (caleg), partai politik, dan tim sukses capres-cawapres punya saksi di masing-masing TPS. Selain itu, ada utusan Bawaslu dan aparat keamanan di setiap TPS. Masyarakat juga bisa mengakses TPS secara bebas.

“Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan, tetapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu,” ujar Jokowi.

Lihat Juga :

Real Count KPU 40 Persen: Prabowo Unggul 56,11 Persen
Pemungutan suara Pemilu Serentak 2024, termasuk pilpres, sudah digelar. Sejumlah lembaga survei mengeluarkan quick count untuk mengetahui hasil pemilu dengan mengambil sampel di berbagai wilayah.

Rata-rata quick count merekam kemenangan Prabowo-Gibran di atas 50 persen suara sah. Merespons hasil itu, tim Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menyinggung kecurangan di pilpres.

“Pak Todung Mulya Lubis (Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD) yang menyampaikan berbagai indikasi-indikasi kecurangan. Jadi, ada dari Madura, ada dari Papua, ada dari Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ungkap Hasto di depan rumah Megawati di Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).

(dhf/gil)

Baca artikel CNN Indonesia “Jokowi: Jangan Teriak-teriak Curang, Laporkan ke Bawaslu dan MK” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240215102347-617-1062895/jokowi-jangan-teriak-teriak-curang-laporkan-ke-bawaslu-dan-mk.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

 

Jakarta, CNN Indonesia — Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam acara bertajuk ‘Mengawal Suara Rakyat, Pidato Prabowo-Gibran di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2) malam.
Pantauan CNNIndonesia.com, beberapa menteri yang terlihat hadir adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menkominfo yang juga Ketum Projo Budi Arie.

Kemudian Menpora Dito Ariotedjo, Mendag yang juga Ketua Umum PAN Zulfikli Hasan hingga Wamenaker sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor.

Selain itu, terlihat juga sejumlah petinggi dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju seperti Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Pemungutan suara Pilpres 2024 telah dilakukan pada hari ini.

Setelah itu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan menghitung perolehan suara di TPS masing-masing.

Kemudian suara akan direkapitulasi pada 15 Februari hingga 20 Maret 2024 secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Sementara merujuk hasil quick count yang dilakukan berbagai lembaga survei, Prabowo-Gibran unggul dibanding dua pasangan lainnya.

Anies-Baswedan di urutan kedua, sementara Ganjar-Mahfud di urutan terakhir.

(yoa/chs)

 

Jakarta, CNN Indonesia — Konflik internal PKB yang terjadi pada 2008 silam antara Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kembali mengemuka.
Semua ini berawal dari pernyataan Cak Imin yang mengungkit konflik tersebut usai dideklarasikan sebagai bakal cawapres Anies Baswedan.

Cak Imin membantah anggapan yang menyebut dirinya berkhianat terhadap Gus Dur saat konflik internal PKB kala itu. Bahkan ada narasi yang menyebut dirinya mengudeta Gus Dur.

Alih-alih mengudeta, Cak Imin justru mengklaim dirinya sebagai korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB.

Jejak pendirian PKB
PKB merupakan partai yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Partai ini dideklarasikan pendiriannya pada 23 Juli 1998 atau dua bulan setelah Presiden Soeharto lengser

Mengutip laman resmi PKB, Gus Dur adalah inisiator pembentukan PKB. Awalnya Gus Dur prihatin dengan kalangan NU yang ingin mendirikan partai politik NU. Lantaran terkesan mengaitkan agama dan politik partai, Gus Dur bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah.

Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi.

Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat. Deklarasi kelahiran PKB pun digelar di kediaman Gus Dur.

Konflik Gus Dur vs Cak Imin
Bila ditarik ke belakang, Cak Imin pertama kali terpilih sebagai Ketua Umum PKB dalam Muktamar tahun 2005 di Semarang. Gus Dur duduk sebagai Ketua Umum Dewan Syuro.

Ketua Umum Dewan Syuro merupakan struktur dengan kedudukan tertinggi di PKB saat itu.

Muktamar tersebut diadakan setelah Gus Dur memecat Ketum PKB sebelumnya, Alwi Shihab yang kemudian menerima jabatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu era SBY.

Internal PKB mulai bergejolak pada medio Maret 2008 atau setahun menjelang Pemilu 2009.

Peletupnya adalah Cak Imin diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PKB dalam rapat gabungan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz yang digelar di Jakarta 26 Maret 2008.

Hanta Yuda dalam bukunya ‘Jejak Para Pemimpin’ (2014) menjelaskan keputusan pemberhentian Cak Imin kala itu lewat mekanisme voting Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro PKB.

Dari 30 orang yang hadir, 20 orang memilih opsi agar Muhaimin mundur, 5 orang mendukung agar digelar MLB, 3 suara menolak MLB, dan 2 abstain.

Saat itu beredar isu Cak Imin dicopot dari posisinya lantaran sedang menggagas Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk menggusur Gus Dur. Namun, Cak Imin kala itu membantah dan menganggap tak masuk akal bila sedang menggalang kekuatan untuk menggusur Gus Dur.

Mengutip ANTARA, Gus Dur enggan membeberkan rincian alasan penggantian Cak Imin lantaran semuanya merupakan masalah internal PKB.

“Tidak etis. Masak rapat saya omongkan begitu saja. Kayak enggak ada rapat. Itu kan keputusan rapat. Ya sudah saya ikut. Saya hanya lapor apa yang saya ketahui,” kata Gus Dur kala itu.

Cak Imin lantas tak terima atas pencopotannya tersebut. Kubu Cak Imin menganggap itu sebagai pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB .

Pasalnya, Cak Imin terpilih sebagai Ketum DPP PKB melalui forum Muktamar. Kubu Cak Imin mengatakan pencopotannya juga harus melalui forum Muktamar.

Melihat perlawanan Cak Imin, Gus Dur dalam salah satu wawancara sempat mengatakan bila Cak Imin tak mau mundur, maka dipecat.

“Enggak bisa. Kalau sudah diputuskan mundur ya mundur. Kalau tidak mau mundur ya dipecat, kok repot,” ujar Gus Dur yang ditemui wartawan usai acara Kongkow Bareng Gus Dur di Radio 68H, Jakarta, 29 Maret 2008 lalu.

Keberatan dicopot, Cak Imin menggugat Dewan Syura DPP PKB dan Dewan Tanfidz DPP PKB ke jalur hukum. Ia melayangkan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register No: 504/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel.

Anwar Rachma dalam bukunya ‘Hukum Perselisihan Partai Politik’ (2016) merinci gugatan Cak Imin itu berisikan ada pelanggaran ketentuan AD/ART PKB di mana pimpinan partai yang dipilih melalui Muktamar, maka pemberhentiannya juga harus melalui forum Muktamar.

Gugatan itu akhirnya dikabulkan pengadilan. Artinya, pencopotan Muhaimin Iskandar sebagai Ketum DPP PKB dibatalkan dan putusan tersebut dikuatkan putusan kasasi MA No: 441-K/Pdt.Sus/2008 pada 17 Juli 2008.

Di saat yang sama, muncul letupan lagi ke publik ketika Sekjen DPP PKB Lukman Edy diangkat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal menggantikan Saifullah Yusuf dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

Gus Dur menilai tindakan Cak Imin mengambil keputusan pergantian Saifullah Yusuf itu sebagai langkah sepihak. Atas itu, Lukman Edy akhirnya diberhentikan dari jabatan sebagai Sekjen DPP PKB dalam rapat pleno DPP PKB. Posisi Sekjen PKB kemudian digantikan oleh Yenny Wahid.

Konflik internal kemudian mulai meruncing dan makin memanas. Dua pihak yang berseteru sama-sama menggelar Muktamar Luar Biasa PKB untuk mendapatkan keabsahan.

DPP PKB pimpinan Gus Dur lebih dulu menggelar Muktamar Luar Biasa di Ponpes Al-Asshriyyah, Parung, Bogor pada 30 April-1 Mei 2008.

Muktamar Luar Biasa kubu PKB Gus Dur ini menghasilkan keputusan Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB dan Ali Masykur Musa sebagai Ketum DPP PKB gantikan Cak Imin. Kemudian Yenny Wahid sebagai Sekjen DPP PKB.

Selang sehari setelah Muktamar Parung yang digelar Gus Dur, Cak Imin mulai bermanuver.

Pada tanggal 2-4 Mei 2008, DPP PKB pimpinan Cak Imin gantian menggelar Muktamar Luar Biasa di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Muktamar Luar Biasa ini tersebut diklaim digelar atas permintaan 25 DPW PKB, 317 DPC PKB dan sesuai AD/ART PKB pasal 40 ayat 2.

PKB Muktamar Ancol menghasilkan keputusan Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB, sementara KH Aziz Mansyur ditetapkan sebagai Ketua Dewan Syuro, dan Lukman Edy sebagai Sekjen.

Konflik ini lantas menghasilkan dualisme kepengurusan PKB, antara kepengurusan Cak Imin dan Ali Masykur Musa sebagai Ketua Umum.

Usai Muktamar di Ancol, kubu PKB Cak Imin lantas mendaftarkan kepengurusan partai ke Kemenkumham. Singkat cerita, terbit Keputusan Menteri No:M.HH-70-AH.11.01 Thn. 2008 tanggal 5 September 2008 tentang Susunan Kepengurusan DPP PKB periode 2008-2013 yang mengesahkan PKB di bawah Ketua Umum Cak Imin dan Lukman Edy sebagai Sekjen.

Keputusan Menkumham itu lantas digugat kubu PKB Gus Dur ke PTUN Jakarta dengan No: 71/G/2011/ PTUN/JKT. Namun, PTUN menolak gugatan kubu PKB Gus Dur tersebut.

Dualisme saat Pemilu
Tahapan pemilu 2009 terus berjalan ketika konflik internal PKB terus meruncing. PKB kubu Muhaimin dan PKB kubu Gus Dur sama-sama membuka pendaftaran calon anggota legislatif (caleg).

Alhasil, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memproses lebih lanjut daftar caleg PKB dari kubu Gus Dur dan menindaklanjuti berkas pendaftaran caleg kubu Cak Imin.

Suasana konflik PKB saat itu turut terbawa ketika Cak Imin dan Yenny Wahid sama-sama hadir acara pengambilan nomor urut parpol peserta Pemilu 2009 di kantor KPU 9 Juli 2008.

Keduanya sempat berebut kertas nomor urut parpol, meski kemudian mengangkatnya bersama-sama. Saat itu PKB mendapat nomor 13 pada Pemilu 2009.

Puncaknya, permohonan kasasi PKB kubu Gus Dur di Mahkamah Agung (MA) terkait kepengurusan DPP PKB ditolak pada pada 18 Juli 2008.

Dalam putusan kasasi, MA memutuskan struktur kepengurusan PKB kembali ke hasil Muktamar Semarang 2005. Gus Dur tetap sebagai Ketua Dewan Syuro dan Cak Imin sebagai Ketum DPP PKB.

Polemik di internal PKB ini juga membuat Gus Dur mengeluarkan Surat Instruksi sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB bernomor 3750/DPP-01/IV/A.1/XI/2008 yang dibuat pada November 2008 lalu. Surat instruksi itu khusus ditunjukkan pada Cak Imin.

Gus Dur dalam surat itu melarang Cak Imin menggunakan foto, gambar dan suaranya dalam semua kegiatan yang dilakukan. Surat itu sudah dibenarkan oleh mantan ajudan Gus Dur, Priyo Sambadha beberapa waktu lalu.

 

Jakarta, CNN Indonesia — Gelandang Timnas Indonesia, Marc Klok, mengaku antusias untuk ‘nyoblos’ di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang merupakan Pemilu perdananya.
Marc Klok, yang resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada 12 November 2020, berharap bisa menggunakan hak pilihnya di Kota Bandung pada Pemilu 2024 meski memiliki KTP Bali.

Gelandang berdarah Belanda itu mengaku punya banyak harapan terhadap pemimpin baru Indonesia. Klok berharap Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya.

Pilihan Redaksi
Mega dan Gia Gemilang, Red Sparks Makin Dekat Gusur GS Caltex
Smes Menukik Megawati: Bintang Hi Pass Stres, Tim Red Sparks Melongo
Trio Megawati, Gia, dan So Young Disorot Media Korea
ad
“Bagi saya yang terpenting adalah Indonesia saat ini sedang dalam proses meningkat dan semuanya semakin membaik. Dari ekonomi, lalu sepak bola juga menjadi lebih bagus,” ucap Klok dikutip dari situs resmi Persib Bandung, Senin (12/2).

Lebih lanjut Klok mengatakan siapapun yang terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

“Yang penting Indonesia semakin bagus. Saya tidak banyak mengikuti politik dan tidak tahu semua kandidat mengenai apa harapan mereka, tapi cuma saya pikir yang penting negara kita naik terus dan siapapun yang menang nanti semoga dia kasih yang terbaik buat negara,” ujar Klok.

Hal yang sama diungkap Victor Igbonefo. Mantan pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu memastikan akan nyoblos di Pemilu 2024.

“Ya, saya memilih. Saya mempunyai KTP Jakarta. Harapan saya untuk Presiden berikutnya tetap melanjutkan program infastruktur di Indonesia karena itu bagus,” ucap Igbonefo.

Persib Bandung selanjutnya akan menghadapi Barito Putera pada lanjutan Liga 1, 23 Februari mendatang. Tim Maung Bandung saat ini berada di posisi tiga klasemen Liga 1 dengan 41 poin, tertinggal 13 poin dari Borneo FC.

(har)

 

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pemilu (SINGKAP) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menemukan 121 kasus pelanggaran netralitas pejabat dan aparatur negara sebelum dan selama masa kampanye Pemilu 2024.
Pemantauan dilakukan sejak penetapan calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga masa kampanye, yaitu dari 13 November 2023 hingga 5 Februari 2024.

Koalisi masyarakat sipil menemukan penggunaan sumber daya negara, mulai dari fasilitas, anggaran, kebijakan dan program untuk kepentingan kampanye dan pemenangan kontestasi politik elektoral.

“Ditemukan 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparat negara di seluruh Indonesia. Dengan kata lain selama tiga bulan, terjadi rata-rata 40 kasus lebih setiap bulannya,” ujar Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan yang mewakili koalisi melalui siaran pers, Minggu (11/2).

Halili menjelaskan secara kuantitatif jumlah tindakan jauh lebih tinggi daripada jumlah kasus yang ada, namun kemudian dikelompokkan ke dalam 31 kategori mengacu pada tindakan yang terjadi.

“Tujuh bentuk tindakan penyimpangan yang paling mendominasi antara lain: 38 dukungan ASN terhadap capres/cawapres tertentu, 16 kampanye terselubung, 14 dukungan terhadap kandidat tertentu, 10 politisasi bantuan sosial (bansos), sembilan dukungan pejabat terhadap kontestan tertentu, delapan penggunaan fasilitas negara, dan lima tindakan intimidasi terselubung,” ucapnya.

Halili menambahkan setidaknya terdapat tiga jenis pelanggaran dalam kasus-kasus penyimpangan aparat negara, yaitu kecurangan pemilu, pelanggaran netralitas, dan pelanggaran profesionalitas.

Seluruh kasus penyimpangan aparat negara dalam periode pemantauan ini terdiri dari kecurangan pemilu (60 tindakan), pelanggaran netralitas (54 tindakan), dan pelanggaran profesionalitas (7 tindakan).

“Meski dibedakan dari jenisnya, seluruh bentuk pelanggaran yang terjadi berdampak pada pelanggaran prinsip Pemilu yang Jurdil dan demokratis,” kata dia.

Adapun sebaran wilayah pelanggaran ditemukan hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Lima provinsi teratas adalah DKI Jakarta (14 kasus), Jawa Barat (13 kasus), Jawa Tengah dan Banten (12 kasus), dan Jawa Timur (11 kasus).

Menurut Halili, dari 112 yang menunjukkan keuntungan kandidat, 64 di antaranya menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran.

“(Sebanyak) 18 kasus lainnya tidak spesifik, 15 menguntungkan caleg DPRD, delapan Caleg DPR RI, dan empat caleg DPD RI,” tuturnya.

Ia menjelaskan alasan Prabowo dan Gibran menjadi yang paling diuntungkan karena pelanggaran netralitas dilakukan oleh kepala negara, pejabat negara, hakim konstitusi, ASN, TNI hingga polri. Hal itu melahirkan kesimpulan faktor struktural yang dominan.

Terlebih, Prabowo-Gibran merupakan kandidat yang paling dekat afiliasinya dengan kekuasaan tertinggi negara yakni presiden dibanding dua pasangan lainnya.

“Data menunjukkan bahwa mesin birokrasi dan struktur negara sebagian besar digerakkan kepada Prabowo-Gibran,” ucap Halili.

Sementara itu, dalam kategori pelaku, ASN di lingkungan pemerintah kabupaten dan menteri merupakan pelaku terbanyak (masing-masing 13 kasus), berikutnya lurah/kepala desa (12 kasus), Presiden Jokowi (11 kasus), dan Polri (9 kasus).

Halili menarik kesimpulan kasus-kasus kecurangan pemilu yang cenderung menguntungkan satu calon mengindikasikan terpenuhinya unsur kecurangan yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif).

Koalisi, lanjut Halili, menilai apa yang sedang terjadi tersebut lebih dari sekadar kecurangan, tetapi sudah masuk ke dalam kategori kejahatan pemilu (electoral evil) yang melibatkan pelaku di seluruh lapis jenjang dan jabatan aparatur negara, dari kepala desa/lurah hingga presiden.

Penyimpangan tidak hanya melibatkan sumber daya berupa human power atau anggaran, namun juga berupa kebijakan yang dimanipulasi dan disabotase sedemikian rupa untuk pemenangan kandidat tertentu.

“Dari sisi kuantitas kasus juga terjadi lonjakan luar biasa. Pada periode pemantauan awal antara Mei-Oktober 2023 yang hanya 50-an kasus, terjadi lonjakan hampir 300 persen dalam 3 bulan terakhir,” kata Halili.

“Padahal, secara umum, Koalisi menilai bahwa apa yang dicatat dan dilaporkan hanyalah puncak dari fenomena gunung es, bahwa yang tampak hanyalah sebagian kecil saja dibandingkan dengan keseluruhan yang tidak tampak,” tandasnya.

(ryn/tsa)

 

Jakarta, CNN Indonesia — Calon presiden no urut 1, Anies Baswedan, menyinggung rumor penggiringan pemilu satu putaran yang ramai dibicarakan dalam beberapa waktu belakangan menjelang Pilpres 2024 pada 14 Februari mendatang.
Dalam pidato kampanye akbar di Jakarta International Stadium (JIS), Anies dengan lantang meminta puluhan ribu pendukung yang hadir dan masyarakat Indonesia untuk sama-sama melawan dugaan “operasi intimidasi penggiringan satu putaran satu pasangan calon presiden-wakil presiden (paslon)” dalam pemilu 2024.

“Ketika terdengar kabar beberapa hari ke depan akan ada operasi intimidasi penggiringan satu putaran, satu paslon, saya percaya rakyat Indonesia akan menghadapi dengan hati nurani, melawan dengan hati nurani, dan menunjukkan bahwa kami yang tentukan arah masa depan, bukan segelintir orang di ruang tertutup,” ucap Anies pada Sabtu (10/2).

Anies menyerukan para pendukungnya untuk berjuang mengembalikan Indonesia sebagai “negeri yang tidak menakutkan”, negeri yang “tidak mengancam kebebasan dan kritik.”

Anies menggaungkan bahwa setiap masyarakat Indonesia bukan penonton atau hadirin saja, tapi justru penggerak perubahan. Karena itu, ia berharap masyarakat bisa betuk-betul memilih calon pemimpin Indonesia yang terbaik tanpa ada tekanan, intimidasi, dan kecurangan.

“Perubahan tidak akan datang begitu saja, harus kita perjuangkan sampai tuntas, Insya Allah dalam empat hari ke depan adalah empat hari penuh kemudahan dan semoga 14 Februari akan kita rayakan, syukuri, dan bisa sebut sebagai hari perubahan Indonesia,” ujar Anies.

Sementara itu, calon wakil presiden Anies, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyerukan masyarakat agar tidak mudah disetir dalam menentukan pilihan pada 14 Februari mendatang.
demokrasi di Indonesia dalam pemilu kali ini dan menolak praktik dinasti politik yang belakangan menjadi sorotan.

“Suara Anda jangan mau dibeli, itu menguntungkan oligarki. Marilah kita tegakan demokrasi. Indonesia bukan milik dinasti, Indonesia bukan milik dinasti, Indonesia bukan milik dinasti,” ucap Cak Imin saat berpidato di depan puluhan ribu pendukung AMIN di JIS.

Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga mewanti-wanti agar proses pilpres 2024 ini berjalan adil dan jujur.

“Tolak semua bentuk kecurangan, betul? Jadi kalau ada kecurangan, kita bagaimana? Kalau ada yang curang kita slepet, kalau ada yang curang kita slepet,” ucap Cak Imin disambut riuh para pendukung.

Cak Imin juga mengaku takjub dengan animo para pendukung AMIN yang memadati JIS. Puluhan ribu pendukung Anies dan Cak Imin bahkan sudah datang sejak Jumat malam dan menginap di sana.

Cak imin pun merasa optimistis ia dan Anies mampu lolos bahkan menang dalam satu putaran pemilu.

“Semoga menang 1 putaran, tapi kita lihat saja tapi semangatnya luar biasa,” kata Cak Imin.

(tst/rds)