Jakarta, CNN Indonesia — Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Jawa Tengah menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan perpolitikan nasional di era Presiden Joko Widodo. Mereka membacakan Maklumat Supersemar di depan Kantor Rektorat UNS, Rabu (7/2).
Presiden BEM UNS, Agung Lucky Pradita menyebut banyak kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Menurutnya, kecurangan sudah terjadi sebelum Pemilu melalui pelanggaran kode etik dan prinsip-prinsip hukum. Hal itu menurunkan kepercayaan publik dalam proses demokrasi di Indonesia.
“Saat ini kami sudah tidak percaya pada siapa pun,” katanya usai membacakan Maklumat Supersemar.
Pelanggaran yang dimaksud yaitu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal 136 huruf q UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan tersebut membuka jalan bagi anak Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk mengikuti Pemilu 2024.
Ditambah lagi, belum lama ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutus Ketua KPU dan semua anggotanya melanggar etika karena meloloskan Gibran sebagai peserta Pemilu.
“Ketua MK telah melanggar etik, Ketua KPU telah melanggar etik, Presiden Jokowi telah mengangkangi konstitusi. Apa yang kita harapkan dari pemimpin kita hari ini?” kata Agung.
Ia berharap pelanggaran etika tersebut mendapat hukuman yang berat. Salah satunya dengan tidak membiarkan mereka menjadi pemimpin.
“Pelanggar-pelanggar konstitusi, pelanggar kode etik tidak sewajarnya memimpin Indonesia karena sudah dari awal mereka telah mencederai demokrasi di Indonesia,” katanya.
Maklumat Supersemar sendiri menyoroti demokrasi di Indonesia yang merosot belakangan ini. Mulai dari proses Pemilu 2024 yang dianggap sarat pelanggaran etika dan prinsip-prinsip hukum
“Mendesak seluruh lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024 agar menegakkan independensi dan didasarkan pada prinsip luberjurdil,” demikian bunyi maklumat yang dibacakan Agung.
BEM UNS menuntut semua ASN, pejabat pemerintah, hingga TNI-Polri menjaga netralitas di Pemilu 2024. Mereka menyinggung kabar intimidasi yang diterima beberapa pihak sejak tahapan Pemilu 2024 dimulai. Termasuk pengarahan dari berbagai lembaga negara untuk mendukung paslon tertentu.
“Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri terbebas dari paksaan memihak salah satu paslon,” katanya.
Di samping itu, mereka juga mempersoalkan politisasi bantuan sosial (bansos). Mereka menuntut agar bansos tidak digunakan untuk kepentingan elektoral salah satu pasangan calon.
“Menuntut Presiden dan semua pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan politisasi maupun personalisasi bantuan sosial dan tidak terlibat dalam tim sukses atau tim kampanye pasangan calon,” katanya.
Agung menegaskan Kota Solo menjadi titik penting untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Dari sisi sejarah perjuangan bangsa. Di antaranya Budi Oetomo, Sarekat Islam, Insulinde, dan elemen pergerakan lainnya lahir di Kota Solo untuk melawan penjajahan.
Sementara dalam konteks Pemilu 2024, salah satu cawapres, Gibran Rakabuming Raka dan bapaknya, Joko Widodo berasal dari Kota Solo.
“Maka dari itu nilai-nilai demokrasi dan etika dalam berpolitik harus dijunjung tinggi,” katanya.
(syd/DAL)